Jumat, Juni 20, 2025
BerandaRegionalBerita SumatraPj. Bupati Langkat Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Upah Minimum 2025-...

Pj. Bupati Langkat Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Upah Minimum 2025- Nusaberita


LANGKAT/Nusaberita.live – Pj. Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Langkat Command Center, Kantor Bupati Langkat, Senin (9/12/2024). Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Analis Kebijakan Ahli Utama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pengendalian Inflasi: Langkat Catat Tren Positif


Menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 500.2.3/6526/SJ, rapat membahas langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah serta kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025. Dalam pemaparannya, Pj. Bupati menyampaikan bahwa inflasi di Kabupaten Langkat menunjukkan tren positif. Pada November 2024, inflasi Year on Year (YoY) tercatat sebesar 1,55%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan harga komoditas utama seperti cabai rawit, minyak goreng, dan tahu mentah menjadi faktor utama pengendalian inflasi.
Laporan Indeks Perubahan Harga (IPH) minggu pertama Desember 2024 juga menunjukkan penurunan harga pangan sebesar 0,03%. Hal ini menjadi bukti nyata keberhasilan langkah konkret pengendalian inflasi di Langkat.

Fokus Kebijakan Upah Minimum 2025


Selain membahas inflasi, rapat juga menyoroti kebijakan upah minimum tahun 2025 yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2024. Pj. Bupati Faisal Hasrimy menekankan pentingnya mematuhi aturan ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus diselesaikan sebelum 18 Desember 2024 untuk diberlakukan pada 1 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, rekomendasi UMSK akan diajukan berdasarkan karakteristik sektor tertentu sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Pj. Bupati juga mendorong pelaku usaha untuk menyusun Struktur dan Skala Upah (SUSU) guna menciptakan keadilan pengupahan yang berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis.

Dukungan untuk Ketahanan Pangan dan Energi


Rapat juga membahas arahan Presiden Prabowo Subiyanto terkait ketahanan pangan melalui Gerakan Tanam Serentak. Program ini melibatkan masyarakat, petani, dan pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi sebagai langkah menghadapi tantangan global.
Dalam konteks ini, Pj. Bupati Faisal Hasrimy meminta seluruh stakeholder di Kabupaten Langkat untuk mendukung implementasi program berbasis komunitas yang dapat mendorong keberlanjutan sektor pertanian. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat stabilitas ekonomi daerah.

Sebagai penutup, Pj. Bupati menegaskan perlunya kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat. Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal pengendalian inflasi dan kebijakan ekonomi secara optimal.

(Laporan oleh Suriadi – Nusaberita.live)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments

MR KHM GM KGPC PROF DR RM DULIMAN ABD ROZAK SH. ADV. MM. DBA. MSI. CIE. IB. BBA. PhD. SE Asia. pada Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan atas Mandat Presiden Prabowo

This will close in 0 seconds