SAMPANG, Nusaberita.live – Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional (BNG) resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini disambut antusias, terutama oleh warga Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Namun, hingga kini, pelaksanaan program tersebut di Sampang belum dimulai dan masih menunggu jadwal pelaksanaan secara bertahap.
Warga setempat merasa penasaran dengan implementasi program ini yang dianggap langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Ahmad Fathoni (50), warga Kelurahan Rongtengah, menyambut baik program ini. “Bagus kalau diberlakukan secara nasional. Program ini tidak hanya membantu masyarakat secara ekonomi, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi, terutama bagi pelajar dan ibu hamil,” ujarnya pada Rabu (15/1/25)).
Senada dengan itu, Ihsanul Abrori (15), pelajar SMA dari Kecamatan Omben, mengungkapkan harapannya. “Kalau program ini segera dilaksanakan, saya bisa lebih hemat. Uang saku saya 10 ribu per hari, kalau ada MBG, saya bisa menabung,” katanya di sela jam istirahat sekolah.
Hj. Sofiyati (48), warga Kelurahan Gunung Sekar, juga menilai bahwa MBG dapat membantu meringankan beban rumah tangga, terutama di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi.
Namun, kekhawatiran muncul dari Rohim (42), seorang pedagang kaki lima di Jalan Trunojoyo. Meskipun program ini diharapkan menguntungkan pelaku usaha kecil seperti dirinya, Rohim ragu akan keterlibatan para pedagang kecil dalam penyediaan makanan bergizi. “Mungkin hanya pelaku usaha besar yang terlibat. Kami yang kecil ini hanya bisa menonton dari jauh,” ucapnya dengan senyum getir.
Menyikapi pelaksanaan MBG, sejumlah aktivis dari empat lembaga sosial di Sampang menggelar diskusi pada Selasa (14/1/25) di sebuah kafe di Desa Taddan, Kecamatan Camplong. Lembaga tersebut adalah SP2M, Komunitas Gasken-Pul, Forum Analisa Kebijakan Publik (FAKP) Korda Madura, dan Asosiasi Pelaku Usaha Mikro (APUM) Wilayah Madura.
Mereka sepakat mendukung program ini karena dinilai berdampak positif, tidak hanya untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga untuk pemberdayaan UMKM berbasis makanan dan minuman. Program ini diharapkan melibatkan pelaku usaha katering, koperasi penyedia bahan pangan, dan pelaku usaha mikro lainnya.
Namun, keempat lembaga ini mengingatkan pentingnya pengawasan maksimal agar program berjalan sesuai tujuan. Mereka mencatat beberapa potensi permasalahan, seperti:
1. Sosialisasi yang kurang maksimal.
2. Data penerima manfaat yang tidak valid.
3. Kurangnya pemahaman pelaksana terhadap regulasi dan petunjuk teknis (juknis), yang hingga kini belum diterbitkan.
4. Penyalahgunaan wewenang dan anggaran.
5. Pemenuhan menu yang tidak sesuai standar.
6. Monopoli keterlibatan penyedia bahan makanan.
“Jika tidak ada kontrol ketat, program ini rawan penyimpangan dan bisa gagal mencapai tujuannya. Akibatnya, niat baik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa tidak terwujud,” ungkap salah satu aktivis.
Warga Sampang kini berharap agar program MBG segera diluncurkan dan berjalan lancar tanpa kendala, demi tercapainya gizi yang lebih baik untuk semua.
