SAMPANG, Nusaberita.live – Proyek preservasi Jalan Tambelangan-Banyuates di Kabupaten Sampang, Madura, yang menelan anggaran Rp 13,9 miliar, menuai sorotan serius. Pasalnya, hanya dua bulan pasca-rampung, rigid beton di sejumlah titik jalan sudah mengalami retakan parah hingga menembus struktur bagian bawah. Kerusakan ini memunculkan tanda tanya besar atas kualitas pengerjaan yang dilakukan oleh PT. Tri Jaya Cipta Makmur, kontraktor pelaksana proyek.
Retakan memanjang yang ditemukan di beberapa bagian jalan semakin menguatkan dugaan bahwa proyek ini tidak memenuhi spesifikasi teknik yang ditetapkan. Hasil pantauan Nusaberita.live di lapangan menunjukkan retakan tersebut tidak hanya muncul di permukaan, tetapi juga merambat ke bagian tengah dan struktur bawah rigid beton. Kondisi ini dinilai mengancam daya tahan jalan dan keselamatan pengguna.
Proyek ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat dalam penanganan jalan daerah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2023. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar teknis yang seharusnya diterapkan.
Menanggapi hal ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.4 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur, I Made Gede Widhiyasa, membantah adanya kelalaian dalam pelaksanaan proyek. Saat dikonfirmasi pada Rabu (12/02/25), ia menjelaskan bahwa proyek dengan panjang 1,68 km ini menggunakan rigid beton dengan ketebalan 21 cm, lebar bervariasi sekitar 5,5 meter, dan mutu FS 41.
“Retakan yang terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh kendaraan yang melintas saat proses pelaksanaan proyek,” ujar Widhiyasa. Ia menegaskan bahwa proyek masih dalam masa pemeliharaan selama satu tahun dan pihaknya akan segera meminta perbaikan dari penyedia jasa.
“Kami telah melakukan pengujian harian untuk memastikan mutu beton. Terkait retakan tersebut, kami akan menyurati penyedia jasa karena masih dalam masa pemeliharaan dan akan segera diperbaiki,” tambahnya.
Namun, penjelasan ini belum sepenuhnya meredam kritik. Masyarakat setempat dan pengamat infrastruktur mempertanyakan akuntabilitas proyek yang didanai dari anggaran miliaran rupiah tersebut. Apalagi, retakan yang muncul hanya dalam waktu singkat setelah proyek rampung dinilai sebagai indikator kuat adanya ketidakseriusan dalam pelaksanaan.
Pertanyaan besar kini menggantung, apakah proyek ini benar-benar dikerjakan sesuai standar, atau hanya sekadar “asal jadi” dengan mengorbankan kualitas dan keselamatan publik? Jawabannya tentu menunggu tindak lanjut dari pihak berwenang dan hasil investigasi lebih mendalam.
Sementara itu, masyarakat Madura berharap agar proyek-proyek infrastruktur di daerahnya tidak lagi menjadi ajang pemborosan anggaran, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
(Sup)
