Manggarai Timur, Nusaberita.live – Konflik yang terjadi di perbatasan Manggarai Timur (Matim) dan Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (18/2/25), kembali memanas. Namun, kali ini, akar masalahnya bukan lagi sekadar persoalan tapal batas, melainkan klaim kepemilikan tanah yang diduga disabotase oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat Lontoleok.
“Ini pokok permasalahannya,” tegas Mustafa S. Garet, salah satu generasi muda Manggarai Timur, saat dikonfirmasi oleh Reporter Nusaberita.live. Ia menegaskan bahwa konflik ini telah merugikan tidak hanya masyarakat Ngada, tetapi juga warga asli Manggarai Timur yang turut menjadi korban.
Mustafa menjelaskan, dinamika yang terjadi saat ini bukanlah sekadar persoalan batas wilayah, melainkan klaim hak milik tanah oleh kelompok masyarakat Lontoleok yang telah mendiami wilayah tersebut. Klaim ini muncul sebagai bentuk penolakan mereka terhadap penetapan tapal batas sebelumnya.
“Sebagai generasi muda, kami merasa terpanggil untuk meluruskan situasi ini. Ini bukan soal tapal batas, tapi soal hak milik tanah yang diklaim oleh kelompok Lontoleok,” ujar Mustafa dengan tegas.
Atas nama masyarakat, Mustafa menyatakan sikap penolakan keras terhadap kehadiran kelompok Lontoleok di lokasi tersebut. Menurutnya, kehadiran mereka berpotensi mengganggu keharmonisan antara masyarakat Desa Golo Lijun dan Sambinasi Barat.
“Kami, masyarakat, hari ini menyatakan sikap menolak keras kehadiran mereka di lokasi tersebut. Prinsipnya, ini dapat mengganggu keharmonisan masyarakat Desa Golo Lijun dan Sambinasi Barat,” tegas Mustafa pada Minggu (23/2/25).
Mustafa juga tidak segan menyoroti peran pemerintah dan wakil rakyat dalam menangani konflik ini. Ia menegaskan bahwa dalam situasi seperti ini, opini sesat harus dihentikan, terutama jika berasal dari mulut pemerintah atau wakil rakyat.
“Saya sangat menyayangkan sikap Anggota DPRD Dapil 4, Yorit Poni, yang seharusnya melihat masalah ini secara proporsional. Ada sebab, pasti ada akibat. Jangan asal berkomentar dari kursi empuk tanpa melakukan identifikasi. Turun ke lapangan, itu baru gentel,” kritik Mustafa.
Ia meminta agar pemerintah dan aparat keamanan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang beredar, apalagi yang mengatasnamakan wakil rakyat. “Kami memohon kepada Bapak Kapolres Manggarai Timur untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang beredar. Ini bukan kepentingan politik individu, kami paham betul,” tegasnya.
Mustafa berharap Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, keadilan bagi warga, terutama generasi muda asli putra Golo Lijun, harus segera ditegakkan.
“Hidup kami sebagai generasi muda asli putra Golo Lijun tidak mendapatkan keadilan yang seutuhnya dari pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Kami meminta agar persoalan ini segera diselesaikan agar ada titik terang dan keadilan bagi warga,” pungkas Mustafa.
Konflik ini menuntut perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah dan aparat keamanan, untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan mencegah eskalasi yang lebih lanjut. Tanpa penyelesaian yang adil dan transparan, konflik ini berpotensi merusak harmoni sosial yang telah lama terjalin di wilayah tersebut.
(Nobertus Patut)
