Kutai Timur, Nusaberita.live – Rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Timur yang diusung oleh KNPI Kalimantan Timur ditolak oleh Ketua KNPI Kutai Timur, Lukas Himuq, SH., MH. Penolakan ini menimbulkan polemik terkait upaya rekonsiliasi dan tata kelola organisasi yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
Lukas Himuq, yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua KNPI Kutai Timur, melanjutkan estafet kepemimpinan dari Munir Perdana. Dalam struktur kepengurusan, Aleks Bhajo Wawo, S.Kel., SH, bertindak sebagai Sekretaris, Evit Gores sebagai Bendahara, dan Sahril, S.Pd, sebagai Ketua Harian.
Lukas menyatakan kekecewaannya terhadap langkah yang diambil oleh KNPI Provinsi. Menurutnya, telah ada kesepakatan bersama dengan Kubu Ketua Felly Lung dan Bung Kahir untuk melaksanakan Musda setelah Lebaran. “Kesepakatan ini bahkan telah kami sampaikan kepada Kadispora Kutim sebagai perwakilan pemerintah,” tegas Lukas.
Ia menambahkan, upaya rekonsiliasi untuk menyelesaikan dualisme di tubuh KNPI Kutai Timur seharusnya direpresentasikan melalui Musda yang dipersiapkan secara bersama. “Kami dan Bung Felly beserta jajarannya telah sepakat membentuk kepanitiaan secara kolaboratif. Jika dipaksakan secara terburu-buru, upaya rekonsiliasi ini akan terkesan sia-sia. Apalagi, Musda yang rencananya digelar pada 24 Februari 2025 ini dilakukan secara mendadak dan didalangi oleh KNPI Provinsi,” ujar Lukas.
Lukas juga mengkritik metode yang dinilai tidak beretika. “Kasihan generasi pelanjut kita jika diajarkan cara-cara seperti ini. Kenapa tiba-tiba? Jangan sampai hal ini mencerminkan praktik buruk dalam berorganisasi. Kejadian serupa pernah terjadi empat tahun lalu, dan Musda seperti inilah yang memicu dualisme di KNPI Kutai Timur. Kami tidak ingin hal ini terulang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lukas menegaskan komitmennya untuk membuka ruang demokratis bagi siapa pun yang ingin maju sebagai Ketua KNPI Kutai Timur. “Kami ingin memastikan proses yang transparan dan berintegritas,” tutupnya.
Dengan penolakan ini, langkah rekonsiliasi di tubuh KNPI Kutai Timur kembali dipertanyakan, sementara KNPI Provinsi belum memberikan tanggapan resmi terkait penolakan tersebut.
(Nopat/red)
