OKI, Nusaberita.live – Dalam pidato perdananya di rapat paripurna DPRD Ogan Komering Ilir (OKI) pada Selasa (4/3/2025), Bupati Muchendi Mahzareki menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Namun, di balik semangat “gaspol” yang ia usung, kondisi fasilitas pendidikan dan kesehatan di OKI masih jauh dari harapan.
Bupati Muchendi mengakui bahwa infrastruktur yang ada saat ini masih menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan anggaran. Namun, permasalahan ini bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, berbagai janji perbaikan telah dilontarkan, tetapi realisasinya minim.
Banyak sekolah di OKI masih mengalami kekurangan fasilitas dasar. Ruang kelas yang rusak, minimnya sarana belajar, serta kurangnya tenaga pendidik berkualitas menjadi masalah yang terus berulang.
Selain itu, proyek pembangunan sekolah yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan justru menimbulkan banyak pertanyaan. Beberapa proyek pembangunan gedung sekolah dialihkan fungsinya tanpa alasan yang jelas. Misalnya, perpustakaan yang seharusnya menjadi pusat literasi malah diubah menjadi kantor guru.
“Kami butuh ruang kelas dan perpustakaan yang layak untuk anak-anak belajar, tapi justru banyak bangunan yang dialihfungsikan jadi kantor guru. Ini jelas merugikan siswa,” ungkap seorang wali murid di Kecamatan Pampangan
Tak hanya itu, proyek pembangunan yang ada diduga dikerjakan asal-asalan. Banyak pekerjaan yang dilakukan tanpa informasi transparan kepada masyarakat, sehingga kualitasnya diragukan. Beberapa gedung yang baru selesai dibangun sudah mengalami kerusakan, menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait.
Tak jauh berbeda dengan pendidikan, fasilitas kesehatan di OKI juga masih banyak kekurangan. Puskesmas di beberapa kecamatan sering mengalami kekosongan obat dan tenaga medis. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan kerap harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit di ibu kota kabupaten.
“Seorang warga yang dipatuk ular (3/3/2025) masuk ke Puskesmas, tapi hanya diberi obat merah karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia, bukan karena habis, tapi memang tidak ada. Akhirnya, kami buru-buru ke rumah sakit Kayuagung, tetapi korban tidak tertolong dan meninggal. Sungguh tragis kondisi layanan kesehatan di OKI. Kami minta obat ke Dinas Kesehatan, tapi juga tidak ada. Kalau memang tidak tersedia, berarti pemerintah pusat tidak mengalokasikan obat yang memadai,” kata seorang warga Kecamatan Sirah Pulau Padang.
Selain fasilitas yang kurang, kesejahteraan tenaga medis juga masih menjadi sorotan. Banyak tenaga kesehatan di daerah terpencil yang mengeluhkan minimnya alat medis dan insentif yang tidak sesuai dengan beban kerja mereka.
“Pembayaran insentif sering terlambat, sementara kami harus bekerja dengan risiko tinggi. Seharusnya, selain insentif, tenaga kesehatan juga mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar kami bisa lebih giat dalam melayani masyarakat,” ujar seorang tenaga medis.
Menurutnya, dengan adanya TPP, tenaga medis akan lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang masih sulit mendapatkan akses kesehatan yang layak.
Bupati Muchendi dalam pidatonya menekankan bahwa keterbatasan pembiayaan menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Namun, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya sekadar mengakui masalah, tetapi juga segera memberikan solusi nyata.
Sejumlah pihak mendesak agar anggaran daerah lebih diprioritaskan untuk perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan daripada proyek-proyek yang kurang mendesak. “Jangan hanya slogan dan janji, kami butuh bukti,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Dengan semangat “gaspol” yang dicanangkan oleh Bupati Muchendi, masyarakat OKI kini menunggu apakah pemerintah daerah benar-benar akan bergerak cepat membenahi masalah yang telah lama terbengkalai ini, ataukah hanya akan menjadi sekadar wacana di awal pemerintahan baru.(KHar)
