Maluku(Nusaberita.live)– Terancam mandek atau di tunda Proyek pembangunan atau renovasi Kantor DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun 2025.
Hal ini disebabkan adanya sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait permasalahan status kepemilikan lahan/tanah yang digunakan untuk fasiltas gedung/bangunan Pemerintah atau sarana prasarana umum.
saat di konfirmasi oleh awak media, Kepalah Inspektorat Kabupaten SBB, Indra Maruapey di ruang kerjanya pada selasa, (17/6/2025) mengatakan BPK dalam Hasil Pemeriksaan menyatakan adanya permasalah atas Aset Tetap terkhusus yang telah berdiri bangunan milik Pemda maupun bangunan sarana prasarana umum yang juga di bangun oleh Pemda Kabupaten SBB,
bahwa lahan yang digunakan banyak yang belum memiliki status kepemilikan dalam bentuk Surat Kepemilikan Tanah termasuk salah satunya Kantor Wakil Rakyat (DPRD) yang lahan/tanahnya juga belum menjadi milik Pemda SBB.
“Akibatnya, BPK merekomendasikan penghentian untuk pelaksanaan pekerjaan tsb sampai masalah kepemilikan lahan tersebut diselesaikan secara tuntas. Dan mencakup keseluruhan dari daftar Temuan terkait Aset Tetap sesuai Hasil Pemeriksaan di tahun-tahun sblmnya hingga 2024 yang belum diselesaikan oleh Pemda Kabupaten SBB. ” Ujar Indra
Lanjut Inspektur, Temuan ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai proses pengadaan lahan yang dilakukan sebelumnya.
“BPK meminta Pemerintah daerah SBB segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini agar proyek yang sudah ditetapkan dalam perencanaan dapat dilanjutkan dan tidak berdampak akan merugikan keuangan negara. Serta menghindari munculnya temuan yang baru terkait masalah Penatausahaan dan Pengakuan atas Aset Daerah.” Ujar Indra (all)
