Bangkalan(Nusaberita.live)- Wakil Bupati Bangkalan, Moh. Fauzan Ja’far, menghadiri program “Bupati Sapa Masyarakat” yang digelar di Balai Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Senin (21/7/2025). Kegiatan ini bertepatan dengan launching penyaluran bantuan pangan dari Bulog, yang secara simbolis diserahkan kepada warga oleh Wakil Bupati Bangkalan.
Dalam sambutannya, Wabup Fauzan menyampaikan bahwa program “Bupati Sapa Masyarakat” menjadi sarana pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi langsung dari warga dan tokoh masyarakat di setiap kecamatan, sebelum nantinya bupati turun ke desa-desa.
“Pak Bupati ingin memotret kondisi nyata di lapangan. Dimulai dari tingkat kecamatan, sebelum turun langsung ke desa. Aspirasi masyarakat, kepala desa, dan tokoh setempat akan menjadi acuan kebijakan,” ujar Fauzan.
Fauzan juga menyoroti dua persoalan utama yang dihadapi Kabupaten Bangkalan, yakni darurat infrastruktur dan darurat sampah. Menurutnya, lebih dari 80 persen jalan kabupaten dalam kondisi rusak, sementara penanganan sampah hingga kini masih bersifat darurat dan belum ada solusi komprehensif jangka panjang.
“Kita tidak ingin masalah sampah hanya diselesaikan seperti ‘pemadam kebakaran’. Pemerintah sedang mencari lahan minimal 5 hektare untuk pembangunan TPA dan pusat pengelolaan sampah terpadu, agar masalah ini bisa ditangani hingga 20–30 tahun ke depan,” tegasnya.
Selain itu, Fauzan menjelaskan keterbatasan fiskal Bangkalan yang membuat pembangunan terhambat. Meski APBD Bangkalan tercatat Rp2,5 triliun, kekuatan fiskal riil daerah hanya sekitar Rp120–140 miliar, selebihnya bergantung pada transfer dari pusat.
“Kita sedang berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendata potensi pajak dan retribusi secara detail, termasuk penertiban PBB. Ke depan, desa yang berhasil melunasi PBB 100 persen akan mendapat insentif dari pemerintah daerah,” imbuhnya.
Fauzan menambahkan, program “Bupati Sapa Masyarakat” bukan hanya untuk mendengar keluhan, tetapi juga memberikan pemahaman tentang kondisi keuangan daerah dan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan mendasar, terutama infrastruktur dan sampah. (Red ansori)
