Jakarta(Nusaberita.live)– Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Bupati SBB, Asri Arman, hadir langsung pada kegiatan Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data serta Penyelenggaraan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Maluku, Selasa (16/9/2025).
Acara yang berlangsung di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) tersebut mempertemukan Kemen PKP, Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Pemerintah Provinsi Maluku, serta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Maluku. Turut hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan para kepala daerah se-Maluku.
Dalam pernyataannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Maluku mendapat kuota 3.000 unit rumah subsidi melalui Program 3 Juta Rumah. Penyaluran akan dilakukan melalui BP Tapera dengan mekanisme subsidi. Ia menekankan bahwa program tersebut akan menggunakan data tunggal dari BPS sebagaimana arahan Presiden Prabowo.
“Saya harap Gubernur dan seluruh kepala daerah di Maluku bisa segera mendorong MBR dan ASN memanfaatkan kesempatan ini,” ujar Menteri PKP.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyambut positif alokasi rumah subsidi tersebut. Menurutnya, kondisi kepulauan dan keterbatasan lahan di Maluku membuat program ini sangat strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni.
Bagi Kabupaten Seram Bagian Barat, pemerintah pusat menetapkan alokasi sebanyak 400 unit rumah subsidi. Menanggapi hal itu, Bupati Asri Arman menyatakan kesiapan pihaknya untuk memenuhi ketentuan administrasi serta mengawal realisasi program.
“Kuota 400 unit ini akan kami tindaklanjuti. Semoga masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN di SBB dapat segera merasakan manfaat dari program rumah subsidi ini,” tutur Bupati Asri.(all)
