SAMPANG, Nusaberita.live – Puluhan aktivis Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sampang, Madura Jawa Timur menyuarakan penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang mulai diberlakukan pemerintah sejak 1 Januari 2025. Aksi demonstrasi ini berlangsung di depan Kantor DPRD Sampang pada Senin,(6/1/25)
Dengan dikawal ketat aparat kepolisian, sekitar 25 aktivis yang dipimpin langsung oleh Ketua DPC GMNI Sampang, Muis Pranoto, menyampaikan aspirasi mereka melalui orasi, membentangkan spanduk, serta membawa sejumlah pamflet yang menunjukkan penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, didampingi tiga anggota dewan lainnya, turun langsung menemui para demonstran untuk mendengarkan tuntutan mereka.
Dalam orasinya, Muis Pranoto menyatakan kekhawatiran atas potensi dampak kebijakan tersebut. “Kami memahami bahwa PPN 12% ini diarahkan untuk barang mewah dan bermerk, tetapi kami khawatir kebijakan ini akan diperluas hingga mencakup kebutuhan pokok masyarakat. Kami meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan ini atau setidaknya mempertimbangkannya kembali dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keadilan pajak,” tegas Muis. Pernyataannya disambut teriakan semangat dan yel-yel oleh para demonstran.
Selain menolak kenaikan PPN, Muis juga menuntut DPRD Sampang agar tidak mendukung kebijakan tersebut serta mengkaji ulang penetapan Peraturan Daerah (Perda) terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sampang.
Menanggapi tuntutan tersebut, Rudi Kurniawan menyampaikan apresiasinya terhadap aspirasi yang disampaikan oleh GMNI. Ia berjanji akan mengundang dinas terkait untuk mengevaluasi penetapan Perda UMK guna memastikan upah yang diberikan sesuai dengan regulasi. “Kami akan memastikan tidak ada pekerja yang menerima upah di bawah standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Aksi ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan fiskal yang dianggap bisa memberatkan ekonomi rakyat jika tidak dikelola dengan bijak.
