SURABAYA, Nusaberita.live – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur menggelar Advance Training atau Latihan Kader III (LK III) tingkat nasional di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur. Surabaya. jum’at (14/2/25).
Acara ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pengurus HMI di tingkat provinsi, sekaligus memperkuat peran kader HMI dalam menghadapi tantangan zaman. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi nasional dan provinsi, menandakan pentingnya peran HMI dalam pembangunan bangsa.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dr. Mohammad Taufik, Kasubditsosbud Intelkam Polda Jawa Timur, AKBP Haryono, Asisten III Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur, Benny Sampirwanto yang mewakili Penjabat Gubernur Jawa Timur, serta Kepala Kesbangpol Edy Supriyanto. Turut hadir pula Kepala BPSDM Jawa Timur, Ramliyanto, dan perwakilan dari Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Ketua Badko HMI Jatim Yusfan menegaskan bahwa HMI sejak berdiri telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Ia menilai kader HMI memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan nasional dari masa ke masa.
“HMI sejak awal telah menjadi bagian dari perjuangan bangsa, dari fase kemerdekaan hingga era pembangunan saat ini,” ujarnya.
Yusfan juga menekankan pentingnya kader HMI untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri akan menjadi tantangan bagi generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Jika kader HMI tidak peka terhadap perkembangan zaman, maka akan sulit mencapai Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Selain membahas peran kader HMI dalam pembangunan, Yusfan turut menyoroti kebijakan pemotongan anggaran oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pengurangan anggaran, terutama dalam sektor pendidikan.
“Jika pemotongan anggaran ini tidak dikaji dengan baik, dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pendidikan, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu,” katanya.
Ia menegaskan bahwa HMI sebagai mitra kritis pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, khususnya terkait kebijakan yang berpotensi menghambat akses pendidikan.
“Kami meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Sebab, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tetapi juga berbagai sektor lainnya,” pungkasnya.
Advance Training ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas kader HMI, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam mendorong kebijakan yang pro-rakyat dan berkelanjutan. Dengan semangat ini, HMI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
(Sup)
