SURABAYA, Nusaberita.live — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Jawa Timur (Badko HMI Jatim) melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa (4/3/25), organisasi mahasiswa tersebut menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot jabatan Wamenaker, menyusul kegagalannya menangani gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang melanda industri nasional.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Badko HMI Jatim, Imam Abusyiri, menyatakan bahwa dalam empat bulan terakhir, lebih dari 10.000 pekerja telah kehilangan pekerjaan. “Masyarakat terdampak PHK ini menjerit. Mereka kehilangan sumber penghidupan untuk menghidupi keluarga,” ujar Imam. Ia menambahkan, pemerintah dinilai gagal melindungi hak-hak pekerja, padahal isu ketenagakerjaan merupakan masalah nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Kritik Badko HMI Jatim semakin mengeras setelah pernyataan kontroversial Wamenaker Immanuel Ebenezer yang menyebut organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai penghambat investasi industri. “Pernyataan itu tidak hanya tendensius, tetapi juga menyesatkan opini publik. Wamenaker seolah mengalihkan tanggung jawab dari kegagalan pemerintah dalam menciptakan iklim industri yang sehat,” tegas Imam.
Imam menegaskan, ormas dan serikat pekerja justru memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan buruh. “Menyalahkan ormas hanya menunjukkan ketidakpahaman Wamenaker terhadap akar masalah. Ini bukan soal ormas, tapi soal upah tidak layak, sistem kontrak eksploitatif, dan lemahnya perlindungan tenaga kerja,” paparnya.
Badko HMI Jatim juga mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan publik. Imam menyebut, pernyataan Wamenaker yang menyudutkan ormas bisa menyakiti hati banyak pihak, terutama mereka yang aktif di organisasi kemasyarakatan. “Ini mirip kasus Gus Miftah yang dulu menyebut penjual es teh ‘goblok’. Pernyataan seperti ini hanya memperlihatkan minimnya kapasitas dan kapabilitas pejabat,” ujarnya.
Menurut Badko HMI Jatim, kegagalan Wamenaker dalam menangani kasus PHK di perusahaan tekstil raksasa, Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), menjadi bukti nyata ketidakmampuannya. Padahal, pada Oktober 2024, Immanuel Ebenezer sempat menjanjikan pemerintah akan melindungi pekerja Sritex dari PHK. Namun, pada Maret 2025, perusahaan tersebut resmi berhenti beroperasi akibat kebangkrutan yang berkepanjangan.
“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dan mencopot Immanuel Ebenezer dari jabatannya. Sejak dilantik, Wamenaker ini tidak menunjukkan kinerja yang memadai. Justru, pernyataannya kerap menyesatkan opini publik,” tegas Imam.
Badko HMI Jatim berkomitmen untuk terus mengawal isu ketenagakerjaan. “Ini bukan isu sesaat, tapi isu nasional yang menyangkut nasib jutaan orang. Kami akan terus mengawal dan memastikan hak-hak pekerja menjadi prioritas dalam kebijakan industri nasional,” pungkas Imam.
Dengan desakan ini, Badko HMI Jatim menantang pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan krisis ketenagakerjaan yang semakin mengkhawatirkan.(Sup)
