Manggarai Barat, Nusaberita.live – Proyek peningkatan jalan nasional di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menjadi sorotan tajam setelah terungkapnya kegagalan pelaksanaan proyek senilai miliaran rupiah oleh PT. Genta Bangun Nusantara dan PT. Gunung Giri Engineering Consultant. Proyek yang seharusnya menjadi solusi bagi akses transportasi warga justru berubah menjadi bencana akibat ketidakprofesionalan dan ketidakseriusan kontraktor.
Proyek peningkatan jalan Sp. Cepang-Sp. Melo-Bangka Sumba dengan nilai kontrak Rp 22,067 miliar dari APBN TA 2023 melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini seharusnya selesai dalam 122 hari kalender. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, pekerjaan tidak kunjung tuntas. Bahkan, kontraktor terkesan kabur meninggalkan proyek dalam keadaan setengah jadi.
Sumber terpercaya mengungkapkan bahwa PT. Genta Bangun Nusantara dan PT. Gunung Giri Engineering Consultant tidak memiliki peralatan pendukung yang memadai untuk menjalankan proyek besar ini. Semua peralatan yang digunakan merupakan hasil sewa dari kontraktor lokal. Tidak hanya itu, mereka juga tidak memiliki quarry sendiri untuk menyediakan material agregat, yang merupakan komponen penting dalam pembangunan jalan.
“Mereka datang hanya dengan modal nama besar, tapi tidak punya alat dan sumber daya yang memadai. Semua serba sewa, bahkan material pun harus bergantung pada pihak lain,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Bukan hanya proyek yang terbengkalai, nasib buruh dan mitra lokal pun ikut menjadi korban. Banyak hak pekerja yang belum dibayar, termasuk upah dan tunjangan lainnya. Material agregat yang telah disuplai oleh pemasok lokal juga belum dilunasi. Bahkan, sewa kendaraan dan alat berat milik perusahaan lokal yang digunakan selama proyek juga belum dibayar.
“Mereka lari begitu saja, meninggalkan utang yang menumpuk. Kami sebagai mitra lokal merasa ditipu. Padahal, kami sudah bekerja keras untuk mendukung proyek ini,” keluh seorang pemilik alat berat yang enggan disebutkan namanya.
Yang lebih memprihatinkan, kontraktor disebut telah membawa kabur separuh dari anggaran proyek yang tidak tuntas ini. Padahal, dana yang digunakan berasal dari APBN, yang berarti uang rakyat. Pertanyaan kritis pun muncul: Bagaimana bisa kontraktor yang tidak memiliki kapasitas memadai bisa memenangkan tender proyek senilai miliaran rupiah? Apakah ada proses seleksi yang tidak transparan atau bahkan kolusi dalam penunjukan kontraktor?
Kegagalan proyek ini bukanlah yang pertama. Di Desa Waning,Kecamatan Ndoso, Manggarai Barat, oleh PT. Bragas Cipta Konstruksi juga tercatat gagal menyelesaikan proyek senilai Rp 23 miliar pada tahun anggaran yang sama. Polanya pun serupa: kontraktor tidak memiliki peralatan memadai, bergantung pada mitra lokal, dan akhirnya kabur meninggalkan proyek tak tuntas.
Masyarakat NTT pantas bertanya: Di mana peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek ini? Mengapa kontraktor yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat bisa lolos seleksi dan diberi tanggung jawab mengelola dana rakyat? Apakah ada mekanisme evaluasi dan penindakan tegas terhadap kontraktor nakal?
Kegagalan proyek ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merampas hak warga NTT untuk mendapatkan infrastruktur yang layak. Rakyat NTT sudah terlalu lama menanti pembangunan yang inklusif dan berkualitas. Namun, yang mereka dapatkan justru proyek-proyek gagal dan janji-janji kosong.
Ini adalah bukti nyata kegagalan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam proyek-proyek infrastruktur. Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga harus segera mengambil langkah tegas. Evaluasi ulang seluruh proyek yang sedang berjalan, cabut izin kontraktor nakal, dan proses hukum bagi yang terbukti lalai atau melakukan kecurangan. Jangan biarkan uang rakyat terus menguap sia-sia!
Rakyat NTT pantas mendapatkan yang terbaik. Bukan proyek gagal dan janji palsu. Saatnya pemerintah bertindak tegas, sebelum lebih banyak lagi proyek yang terbengkalai dan uang rakyat yang terbuang percuma.
Hingga berita ini tayang Nusabeita.live belum mendapatkan pernyataan resmi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT.
(Nobertus Patut)
