SURABAYA, Nusaberita.live – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Jaringan Anti Rasuah Jawa Timur (JARJT) menggelar aksi damai di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur, Kamis pagi (6/2/25). Aksi ini digelar untuk mendesak aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp12 miliar di Kabupaten Sampang pada tahun 2020.
Para aktivis membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar kasus korupsi ini segera dituntaskan. Mereka menilai, lambatnya penanganan kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara yang lebih besar, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Dalam aksinya, JARJT menyampaikan delapan tuntutan tegas kepada Polda Jawa Timur dan pemerintah. Pertama, mendesak Polda Jatim segera menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi proyek Lapen senilai Rp12 miliar yang telah merugikan negara. Kedua, meminta transparansi informasi mengenai perkembangan penyidikan, termasuk hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ketiga, JARJT menuntut aparat penegak hukum memproses semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi, tanpa pandang bulu, baik kontraktor, pejabat pemerintah, maupun pihak lainnya. Keempat, memastikan seluruh kerugian negara dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kelima, mendesak BPKP melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana PEN di Kabupaten Sampang untuk memastikan tidak ada lagi proyek yang diselewengkan. Keenam, meminta pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam penggunaan dana publik.
Ketujuh, menuntut pejabat atau aparatur pemerintah yang terbukti terlibat dalam kasus ini segera dicopot dari jabatannya. Kedelapan, meminta aparat penegak hukum mempercepat proses penyidikan agar keadilan dapat segera diwujudkan.
Kasus dugaan korupsi proyek Lapen senilai Rp12 miliar ini telah mencuri perhatian publik sejak terungkapnya indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana PEN tahun 2020. Dana yang seharusnya digunakan untuk memulihkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini, diduga diselewengkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
“Kami tidak ingin kasus ini berlarut-larut dan akhirnya tenggelam tanpa kejelasan. Masyarakat butuh kepastian hukum dan keadilan,” tegas salah satu perwakilan JARJT dalam orasinya.
Menanggapi aksi tersebut, Kompol Sodiq, Kanit II Subdit Tipidkor Polda Jatim, menyatakan bahwa laporan dugaan korupsi DID di Kabupaten Sampang sudah masuk tahap penyidikan. “Sekarang perkara ini sudah masuk tahap penyidikan, dan sebentar lagi berkas akan segera dilimpahkan ke kejaksaan,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Meski demikian, Sodiq enggan membuka detail kerugian negara yang telah teridentifikasi. “Intinya masih tahap penyidikan dan sudah ada kerugian negara. Ini saja yang bisa saya sampaikan ke publik,” pungkasnya.
Aksi damai ini berlangsung tertib dan diakhiri dengan penyerahan tuntutan secara tertulis kepada perwakilan Polda Jawa Timur. JARJT juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi proses hukum kasus ini demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Dengan aksi ini, JARJT berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan independen untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas. “Kami akan terus mendorong agar kasus ini tidak dibiarkan menguap begitu saja. Masyarakat menunggu keadilan,” tegas perwakilan JARJT.
(Spd)
