SAMPANG, Nusaberita.live – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintah sebagai upaya menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi kelompok sasaran, terutama anak-anak dan kelompok rentan, sejatinya patut diapresiasi. Program ini, yang mulai digulirkan sejak Januari 2025 di sejumlah daerah, bahkan telah berjalan di beberapa kabupaten di Madura, menawarkan secercah harapan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, di Kabupaten Sampang, harapan itu justru berubah menjadi tanda tanya besar.
Informasi awal yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa program MBG akan dimulai pada Maret 2025 di Sampang. Namun, hingga kini, belum ada kejelasan atau tanda-tanda konkret mengenai pelaksanaannya. Ketidakpastian ini memunculkan pertanyaan: apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa program yang seharusnya menjadi solusi bagi masalah gizi ini justru terkesan lamban dan tidak transparan?
Saat dikonfirmasi, Pasiter Kodim 0828 Sampang, Kapten Tomas, pada Senin (3/3/25), mengaku bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sampang masih belum menerima petunjuk teknis. “Kepastian tentang SPPG ini menunggu dari Badan Gizi Nasional (BGN),” ujarnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa baik SPPG Mandiri maupun SPPG reguler tetap berpedoman pada BGN, dan hingga saat ini belum ada petunjuk lebih lanjut.
Pernyataan ini mengundang kritik. Jika program ini sudah direncanakan dan dianggarkan, mengapa petunjuk teknisnya masih belum jelas? Apakah ini indikasi lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah? Ataukah ada masalah lain yang belum terungkap?
Di satu sisi, program MBG memiliki potensi besar untuk mengurangi angka stunting dan masalah gizi lainnya, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Namun, di sisi lain, ketidakjelasan implementasinya di Sampang justru berisiko menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat.
Pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas untuk memastikan program ini berjalan sesuai rencana. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas. Masyarakat Sampang, terutama anak-anak dan kelompok rentan, tidak boleh terus dibiarkan menunggu tanpa kepastian.
Program MBG adalah program mulia, tetapi tanpa eksekusi yang baik, ia hanya akan menjadi janji kosong. Pemerintah harus membuktikan bahwa program ini bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.(Sup)
