NGADA, Nusaberita.live – Kasus dugaan keterlibatan oknum anggota Polsek Riung, dalam praktik percaloan seleksi Polwan di Polda NTT semakin mengemuka. Peristiwa ini bukan sekadar persoalan individu, tetapi momentum bagi kepolisian untuk menunjukkan komitmen dalam menegakkan integritas di tubuh institusi.
Kasus ini mencuat setelah Yansen, seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Riung, Kabupaten Ngada, NTT, diduga terlibat dalam praktik percaloan dengan meminta uang sebesar Rp300 juta kepada YW, seorang warga dari Manggarai Timur, untuk meloloskan anaknya dalam seleksi Polwan tahun 2022. Namun, setelah anak YW dinyatakan tidak memenuhi syarat, uang tersebut tak kunjung dikembalikan.
Persoalan ini kian kompleks ketika dalam proses mediasi di Polsek Riung, Yansen mengindikasikan bahwa dirinya tidak bertindak sendiri. Ada dugaan keterlibatan oknum polisi lain di Polda NTT dalam jaringan ini, namun hingga kini, nama-nama yang terlibat masih disembunyikan.
Kasus ini menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi Polda NTT, setelah beberapa isu mencuat, mulai dari seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) yang dinilai tidak mengakomodasi putra-putri daerah, dugaan mafia BBM yang dibongkar oleh Ipda Rudi Soik, hingga polemik seleksi Bakomsus Polwan yang berujung pada ketidakadilan. Puncaknya, kasus yang menyeret Kapolres Ngada, AKBP Fajar, dalam dugaan narkoba dan pornografi semakin memperkeruh citra institusi kepolisian di wilayah ini.
Namun, daripada hanya menjadi beban citra kepolisian, kasus ini dapat menjadi momentum bagi institusi untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
Langkah awal yang dapat dilakukan adalah investigasi transparan oleh Divisi Propam Mabes Polri guna menelusuri aliran uang dan mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktik kotor ini. Jika terbukti bersalah, sanksi tegas harus dijatuhkan, tidak hanya kepada Yansen, tetapi juga kepada pihak lain yang menikmati hasil percaloan ini.
Selain itu, sistem seleksi kepolisian perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih transparan dan bebas dari intervensi oknum yang mencari keuntungan pribadi. Reformasi ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, terutama di daerah-daerah yang masih kerap diwarnai isu korupsi dalam rekrutmen.
YW, sebagai korban, menuntut haknya dikembalikan, tetapi lebih dari itu, ia dan masyarakat luas berharap agar praktik percaloan dalam seleksi kepolisian benar-benar diberantas. Kasus ini bukan hanya tentang uang yang hilang, tetapi juga tentang keadilan dan masa depan anak-anak muda NTT yang bercita-cita mengabdi sebagai aparat penegak hukum.
Publik kini menunggu respons tegas dari Kapolda NTT dan Kapolri. Apakah kasus ini akan diusut tuntas atau justru dibiarkan menguap seperti kasus-kasus sebelumnya? Masyarakat tidak hanya ingin melihat tindakan, tetapi juga bukti nyata bahwa kepolisian berkomitmen terhadap profesionalisme dan integritas.
Kasus Yansen adalah ujian bagi Polri. Ini saatnya membuktikan bahwa kepolisian bukan tempat bagi oknum-oknum yang memperdagangkan keadilan, melainkan lembaga yang benar-benar bekerja untuk melindungi dan mengayomi rakyat.
(Nobertus Patut )
