Maluku(Nusaberita.live) – PT SIM (Spice Islands Malukul) merupakan masalah lama yang di deritakan oleh masyarakat Seram Bagian Barat dari beberapa tahun kebelakang hal demikian memicu hingga sampai pada waktu-waktu sekarang. Bupati SBB Arsi Arman menjadi sasaran empuk yang di soroti oleh masyarakat. oleh karena itu, kita harus bijaki masalah tersebut secara baik-baik.
Berbagai macam informasi yang beredar di media online menimbulkan Aneke ragam interpretasi, ada yang menyalakan Bupati ada yang mendorong, semua ini adalah soal pro dan kontra bekas berpolitik sampai di semenanjung kepentingan berskala panjang, hal demikian kita tidak bisa pungkiri bahwa wajar-wajar saja ada kontradiktif, begitu pula ada perbedaan interpretasi dan lain sebagainya.
Namun kita perlu mencermati bahwa hadirnya PT SIM
di kabupaten Seram Bagian Barat sudah lama, sekitar tahun 2018 sampai sekarang ini, kalaupun kita secara dewasa untuk menyikapi masalah tersebut, yang di pertanyakan adalah mantan bupati yang notabene, antusias menerima, mengizinkan dan menyuruh PT SIM yang bersangkutan untuk beroperasi dan melibatkan negri Kawa di dalam nya, kemudian mereka menjadikan negeri-negeri, dusun-dusun yang lain sebagai tumbal ancamannya.
Dari sinilah, kita akan memahami tentang asal muasal perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tersebut dapat disetujui dan dapat beroperasi hingga saat ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh menimbulkan tudingan kepada Bupati SBB saat ini, yakni Asri Arman, karena Beliau tidak ikut terlibat dalam pengakuan legal atau persetujuan, perizinan PT SIM, memang kekuasaan bupati sekarang bisa untuk menyelesaikan masalah demi kian, namun membutuhkan waktu dan juga bertindak melalui prosedur-prosedur tertentu.
Kita tidak serta-merta melakukan pemberhentian atau pencabutan PT SIM karena PT SIM sampai di terimah di izinkan sampai pula beroperasi itu ada tindakan admistrasi yang sudah di legalkan (kepastian hukum positivisme) sehingga PT SIM bisa untuk beroperasi hingga saat ini, di sebabkan puluh karena ada pengakuan sekaligus perizinan dari pemerintah terkait, artinya bupati terdahulu bersamai DPR terkait waktu itu.
Sehingga kita tidak wajar untuk menyalakan bupati Seram Bagian Barat sekarang , secara normatif, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini mengatur kewenangan pemerintah daerah, termasuk bupati, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk perizinan dan investasi. Dengan demikian, Bupati dinilai bisa melakukan pencabutan atau pemberhentian PT SIM sesuai dengan kewenangannya itu sendiri adalah Bupati dapat memberikan izin usaha kepada perusahaan, termasuk PT SIM, dan juga mencabut izin tersebut jika terdapat alasan yang kuat, seperti pelanggaran peraturan atau dampak negatif terhadap lingkungan.
Bupati dapat melakukan penghentian sementara atau permanen kegiatan usaha jika terdapat indikasi pelanggaran atau dampak negatif terhadap masyarakat.
Bupati juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha di daerahnya untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Rakyat jangan menyalahkan Buapti SBB tapi melainkan menuntut satu per dua generasi Seram Bagian Barat yang mengambil uang dari PT SIM dengan mengatas namakan gerakan gabungan mahasiswa dan masyarakat dari, jilid 1, 2 soal abaka di tahun lalu, pragmatisme satu perdua generasi Seram Bagian Barat ini telah mencoreng nama baik generasi SBB secara keseluruhan mengigat ini adalah masalah keumatan yang di kabari.
Di lain sisi jika menempel pada paragraf di atas tidak menutup kemungkinan ada kerugian PT SIM dalam membagi kue-kue, hal ini sangat naif untuk di dengar, tetapi mau tidak mau saya harus menyampaikan di dalam tulisan ini agar menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa perjuangan hak-hak kita bukan di bayar dengan uang semata.
Kemudian juga kerugian PT SIM disebabkan oleh berbagai macam lembaga atau instansi seram bagian Barat terkait dalam masa kepimpinan terdahulu, dan PJ kemarin belum lagi orang-orang diluar sana, mereka selalu mendapatkan jatah-jatah, dari PT SIM sehingga PT SIM selalu beroperasi, dan sulit untuk diberhentikan secara permanen pada masa periodesasi mereka.
Masyarakat menjadi tumbal atas permainan dan keuntungan elite-elite local yang tidak bertanggung jawab, dengan demikian, rakyat jangan menyalahkan bupati, sekarang sebab niat bupati sekarang untuk membangun kabupaten seram bagian Barat dengan baik, dan selalu mendengar suara rakyat, (vox populi vox dei) di buktikan dengan keputusannya beberapa hari yang lalu untuk memberhentikan operasi PT SIM di lahan-lahan sengketa, itu adalah pengujian pertama untuk membijaki bekas pekerjaan mantan bupati terdahulu dan PJ bupati yang kemarin.
Kita harus bangga punya bupati seram bagian Barat (SBB) yang tenang dan punya jiwa leadership seperti Arsi Arman yang Masih punya niat kepedulian terhadap masyarakat, dari pada mantan bupati terdahulu dan PJ bupati yang kemarin tidak bisa untuk menyelesaikan masalah PT SIM (Spice Islands Malukul) padahal mereka adalah pertama dan kedua untuk mengizinkan PT SIM (Spice Islands Malukul) masuk di kabupaten seram bagian barat.
Sejatinya sebagai pemimpin yang Arif dan bijaksana, pak Bupati seram bagian barat (SBB) Asri Arman harus tenang, jujur, ikhlas untuk menerima semua asupan, masuk, saran dan lain sebagainya sebagai bentuk pemulihan eksistensi kepimpinan nya dan mengilhami pengetahuan sebagai energi untuk penyelesaian segala bentuk masalah terutama masalah PT SIM yang terjadi di seram bagian barat tanpa ada tendensi keganasan yang memukau. (Penulis. Halim Hitimala)
