Di tengah dinamika pembangunan dan investasi, pemerintah daerah memiliki tugas yang tidak mudah: menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keadilan sosial. Keputusan Bupati Seram Bagian Barat, Ir. Asri Arman, M.T., untuk menangguhkan sementara aktivitas PT Spice Islands Maluku di lahan yang bermasalah adalah langkah yang tepat, tegas, dan berpihak pada kepastian hukum.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memandang investasi dari sisi angka dan modal, tetapi juga dari legitimasi sosial dan rasa keadilan masyarakat. Sengketa lahan bukanlah masalah sepele ia menyangkut identitas, sejarah, dan hak masyarakat yang telah mengelola tanah turun-temurun. Dengan menahan sementara kegiatan di area sengketa, pemerintah memberi ruang bagi proses mediasi, verifikasi data, dan penegakan aturan yang transparan,adil.
Langkah ini juga menjadi pesan penting kepada semua investor: Seram Bagian Barat adalah wilayah yang terbuka untuk investasi, tetapi investasi itu harus menghormati hak masyarakat dan tunduk pada aturan yang berlaku. Bupati Asri Arman dengan bijak menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berjalan di atas konflik yang belum terselesaikan.
Kebijakan ini patut diapresiasi karena memprioritaskan stabilitas jangka panjang dibanding keuntungan jangka pendek. Dengan penyelesaian sengketa yang tuntas, di masa depan operasional PT SIM bisa berjalan tanpa hambatan, karyawan kembali bekerja, dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara merata.
Di mata publik, keputusan ini memperlihatkan kepemimpinan yang tegas, berani, dan visioner. Pemerintah daerah tidak takut mengambil langkah yang mungkin tidak populer di kalangan tertentu, demi melindungi hak warga dan menjaga ketertiban. Itulah esensi kepemimpinan yang sesungguhnya: berpihak pada kebenaran, bukan sekadar pada kepentingan.
Seram Bagian Barat layak dibangun di atas fondasi keadilan. Dan dengan kebijakan ini, Ir. Asri Arman, M.T. telah menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, keadilan tidak untuk ditawar. Oleh : ARMIN SAHETUMBI
