Maluku(Nusaberita.live)- Tidak banyak kepala daerah di Indonesia yang berani mengambil resiko menetapkan sejumlah indikator keberhasilan kinerja dalam program 100 hari. Gubernur NTB contohnya sejak awal menolak capaian kinerjanya diukur publik hanya dalam 100 hari kerja. Presiden SBY dan Jokowi menjadi dua model pemimpin nasional yang berani tetapkan indikator keberhasilan kinerja dalam 100 hari kerja. Menurut saya 100 hari pertama adalah periode strategis yang sangat menentukan persepsi publik terhadap kepala daerah. Survey Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa 97,7% masyarakat Jawa Barat puas terhadap kinerja gubernur mereka dalam 100 hari pertama. Hal yang sama juga dicatatkan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe berhasil merealisasikan sejumlah program unggulan dan andalannya seperti perluasan akses kesehatan dan penambahan sejumlah rumah sakit baru. Mencabut seluruh pungutan uang komite SMK, SMA, SLB, dan mengalokasikan 34 miliar untuk bantuan operasional sekolah daerah hanya dalam 100 hari kerja.
Program 100 hari (atau 100-day program) adalah istilah yang merujuk pada serangkaian kebijakan, langkah strategis, atau capaian yang dijanjikan oleh seorang pemimpin (biasanya presiden, kepala pemerintahan, atau pimpinan lembaga) dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Konsep ini sangat populer di banyak negara sebagai ukuran awal keberhasilan atau arah kebijakan pemerintahan yang baru. Secara historical konsep program 100 hari kerja. Sebenarnya kalau ditelusuri tidak ada dalam tradisi dan budaya politik Indonesia. Namun, secara genealogi politik, Asal-Usul Konsep 100 Hari kerja berasal dari budaya politik Amerika terutama di era
Franklin D. Roosevelt Presiden AS ke-32.
Roosevelt meluncurkan serangkaian kebijakan darurat atau populer disebut emergency legislation untuk menangani depresi besar atau great depression. Roosvelt dalam 100 hari pertamanya, berhasil mengesahkan 15 undang-undang besar melalui kongres Amerika. Ini menjadi standar baru bagaimana pemimpin menunjukkan kesigapan dan komitmen dalam waktu singkat.
Makna Politik dan Makna Simbolik, Mengapa 100 hari kerja dalam konteks SBB menjadi Krusial. Bagi saya 100 hari kerja kepala daerah menjadi representasi dan tanda kepiawaian dan kecakapan seorang pemimpin dalam mengorganisasikan otoritasnya dalam menyusun fundamen kebijakan publik. Akan sulit diraba dan dibaca secara konkrit oleh publik jika kepala daerah tidak membuat target_target jangka pendek, menengah dan panjang. Sehingga 100 hari pertama menjadi semacam tonggak simbolis dalam politik modern di seluruh dunia. Media, publik, dan oposisi menggunakannya untuk menilai awal pemerintahan. 100 hari kerja harusnya oleh bupati SBB pak asri dilihat sebagai gambar besar arsitektur kepemimpinanya untuk meletakan kerangka makro kebijakan dan program politiknya.
Kembali pada penilaian publik lihat di 100 hari kerja bupati sudakah memperlihatkan highlight dan fokus kebijakan prioritas atau istilah politiknya quick wins. Termasuk gagasan dan kebijakan meritokrasi, reformasi birokrasi, pertanian, kelautan, pariwisata, pelayanan publik, ekonomi, dan penegakan hukum di SBB. Publik butuh kepastian dan hasil konkrit dari kebijakan politik pak asri di 100 hari yang sudah berlalu. Meskipun 100 hari bukanlah satu satunya tolak ukur dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural yang kompleks, namun periode ini memiliki makna simbolik dan strategis dalam membangun Kepercayaan Publik. (Yusuf Elly)
