SAMPANG, Nusaberita.live – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi telah menerima permohonan Perselisihan Hasil Pilkada (PHPKada) yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) 01 Pilkada Sampang, Madura, Jawa Timur. Informasi ini terungkap melalui laman resmi MK pada Jumat, (3/1/25).
Permohonan yang diajukan oleh KH Muhammad Bin Muafi Zaini dan H Abdullah Hidayat ini terdaftar dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-ARPK) dengan nomor 237/PAN.MK/e-ARPK/01/2025. Permohonan tersebut dicatat pada pukul 14.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) nomor 239/PAN.MK/e-AP3/12/2024, dan memperoleh nomor registrasi perkara 237/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Paslon 01 menunjuk Erfandi dkk sebagai kuasa hukum mereka berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Desember 2024 untuk mengajukan permohonan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang sebagai pihak termohon.
Berdasarkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, MK akan melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan paling cepat empat hari kerja setelah permohonan tercatat.
Lukman Hakim, SH, MH, salah satu kuasa hukum Paslon 01, membenarkan bahwa permohonan ini telah diregistrasi. “Alhamdulillah sudah teregister dalam e-BRPK, dan baru keluar tadi sore Jumat, (3/1/25) pukul 17.00 WIB,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu salinan registrasi dan jadwal tahapan sidang dari MK. Hingga berita ini ditulis, Ketua KPU Sampang dan Fadli Asnaf selaku Komisioner Divisi Teknis belum memberikan keterangan terkait perkara ini.
