YAHUKIMO, Nusaberita.live – Jumat, 21 Maret 2025, menjadi hari kelam bagi dunia pendidikan dan kemanusiaan di Distrik Anggruk, Yahukimo. Organisasi Papua Merdeka (OPM) diduga melakukan serangan brutal terhadap enam guru dan membakar Sekolah Dasar YPK Anggruk. Aksi ini tidak hanya menewaskan para pendidik, tetapi juga meluluhlantakkan sarana pendidikan yang menjadi harapan bagi anak-anak Papua. Tragedi ini memantik pertanyaan serius tentang keamanan, keadilan, dan masa depan Papua.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari *Tribun Papua*, enam guru yang menjadi korban berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Dua di antaranya berasal dari Kupang, tiga dari Pulau Flores, dan satu dari Atambua. Mereka tewas setelah rumah yang mereka tinggali dibakar oleh kelompok bersenjata yang diduga kuat merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Elkius Kobak dan Kopi Tua Heluka. Selain rumah guru, empat ruang kelas SD YPK Anggruk juga dilalap api, menghancurkan masa depan pendidikan di wilayah tersebut.
Motif di balik aksi pembakaran ini diduga terkait dengan pemerasan yang dilakukan OPM terhadap masyarakat setempat. Menurut laporan, OPM meminta uang kepada warga, namun tidak semua mampu memenuhi tuntutan tersebut. Distrik Anggruk, yang minim kehadiran aparat keamanan, menjadi sasaran empuk bagi kelompok bersenjata ini. Tidak adanya pengamanan yang memadai dari TNI dan Polri membuat aksi OPM semakin merajalela, hingga berujung pada tragedi kemanusiaan yang memilukan.
Aksi ini tidak hanya mencoreng wajah kemanusiaan, tetapi juga mengancam masa depan pendidikan di Papua. Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak untuk belajar, justru berubah menjadi puing-puing yang menyisakan trauma mendalam. Padahal, pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk membawa perubahan dan kemajuan di tanah Papua.
Tindakan OPM ini tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Serangan terhadap guru dan fasilitas pendidikan adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan harus diproses secara hukum. Pemerintah, melalui aparat penegak hukum, wajib menindak tegas pelaku dan memastikan keadilan bagi korban serta keluarga yang ditinggalkan.
Di sisi lain, pemerintah provinsi dan pusat juga harus mengevaluasi sistem keamanan di wilayah Papua, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Yahukimo. Minimnya kehadiran aparat keamanan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata untuk melakukan aksi-aksi brutal. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk para guru dan anak-anak, merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya.
Tragedi ini juga menyentuh hati masyarakat NTT, yang kehilangan putra-putri terbaiknya. Pemuda NTT mendesak pemerintah provinsi untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada guru-guru yang bertugas di Papua. Mereka menuntut agar pemerintah tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga memastikan keamanan dan kesejahteraan para pendidik yang berjuang di daerah rawan konflik.
Tragedi di Yahukimo ini harus menjadi refleksi bersama bagi semua pihak. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, dan guru adalah pahlawan yang membawa cahaya pengetahuan ke daerah-daerah terpencil. Serangan terhadap mereka adalah serangan terhadap masa depan Papua. Pemerintah, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan harus bersatu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pendidikan dan perdamaian di Papua.
Aksi brutal OPM ini tidak hanya merugikan korban dan keluarga mereka, tetapi juga merusak citra Papua sebagai tanah yang kaya akan budaya dan potensi. Sudah saatnya semua pihak duduk bersama, mencari solusi yang berkelanjutan, dan menghentikan lingkaran kekerasan yang terus merenggut nyawa dan harapan. Tragedi Yahukimo adalah panggilan untuk bertindak, sebelum lebih banyak lagi nyawa yang menjadi korban.
( Nobertus Patut )
