SURABAYA, Nusaberita.live – Ketua Badan Ketenagakerjaani Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Jawa Timur (Badko HMI Jatim) Imam Abusyiri angkat bicara terkait polemik ketenagakerjaan yang kian memanas, terutama maraknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Badko HMI Jatim, Imam Abusyiri, secara tegas menyoroti kinerja Kementerian Ketenagakerjaan yang dinilai lamban dalam menangani krisis ini. Menurutnya, dalam kurun empat bulan terakhir, lebih dari 10.000 pekerja telah kehilangan pekerjaan, menimbulkan dampak sosial yang serius bagi keluarga mereka.
“Kami prihatin dengan kondisi ini. Masyarakat terdampak PHK menjerit karena kehilangan sumber penghidupan. Namun, alih-alih mencari solusi, pemerintah justru menyalahkan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai biang kerok,” ujar Imam dalam keterangan persnya, Selasa (4/3/25).
Imam merujuk pada pernyataan kontroversial Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, yang menyebut ormas sebagai penghambat perizinan pendirian pabrik dan kerap mengajukan proposal permintaan dana. Menurut Imam, pernyataan tersebut tidak hanya tendensius, tetapi juga berpotensi menyesatkan opini publik. “Wamenaker seolah lupa bahwa ormas, termasuk serikat pekerja, memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak buruh dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan sosial,” tegasnya.
Badko HMI Jatim juga mengkritik janji pemerintah yang dinilai hanya retorika belaka. Pada Oktober 2024, Wamenaker sempat menjanjikan tidak akan ada PHK di perusahaan tekstil raksasa, Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Namun, kenyataannya, awal Maret 2025, Sritex resmi menghentikan operasi akibat kebangkrutan yang berkepanjangan. “Ini bukti bahwa pemerintah gagal memenuhi janjinya,” ujar Imam.
Imam menegaskan, pemerintah seharusnya fokus pada akar masalah ketenagakerjaan, seperti upah tidak layak, sistem kontrak eksploitatif, dan lemahnya perlindungan tenaga kerja. “Mengalihkan tanggung jawab ke ormas hanya menunjukkan ketidakpahaman pemerintah akan tugas dan fungsinya. Ini adalah bentuk minimnya kapasitas dan kapabilitas,” kritiknya.
Lebih lanjut, Badko HMI Jatim mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Wamenaker Immanuel Ebenezer. “Kami mendesak Presiden untuk mencopot Wamenaker karena dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan dan kerap menyesatkan opini publik,” tegas Imam.
Imam menegaskan, Badko HMI Jatim akan terus mengawal isu ketenagakerjaan sebagai prioritas nasional. “Ini bukan sekadar isu sesaat, melainkan masalah nasional yang menyangkut nasib jutaan orang. Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak pekerja,” pungkasnya.
Dengan nada kritis dan tajam, Badko HMI Jatim mengingatkan pemerintah agar lebih serius menangani krisis ketenagakerjaan, bukan justru mencari kambing hitam atas kegagalan kebijakan yang ada.(Sup)
