Ogan Komering Ilir –Nusaberita.live Penjabat (Pj) Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Asmar Wijaya, melantik 49 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI pada Selasa (18/2/2025). Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan sistem meritokrasi secara transparan dan profesional.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Asmar Wijaya menegaskan bahwa pengangkatan pejabat kali ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, kompetensi, dan kebutuhan organisasi. “Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi juga sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kabupaten OKI,” ujar Asmar Wijaya.
Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 12 orang untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT), 25 pejabat administrasi, dan 12 pejabat fungsional. Sejumlah pejabat menempati posisi strategis di berbagai dinas, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten OKI.
Meritokrasi dan Profesionalisme
Asmar Wijaya menegaskan bahwa pengisian jabatan dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, di mana setiap individu dipilih berdasarkan kapabilitas, pengalaman, dan dedikasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. “Kita ingin memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh orang-orang yang benar-benar kompeten, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” lanjutnya.
Dia juga berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan tugas baru mereka serta terus berinovasi dalam menjalankan kebijakan daerah.
Harapan ke Depan
Pelantikan ini mendapat perhatian luas, terutama karena dinilai sebagai langkah nyata dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas di OKI. Pemerintah Kabupaten OKI berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja secara maksimal dalam mendukung program pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya pelantikan ini, Pemkab OKI optimistis dapat terus meningkatkan kinerja pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (KHar)
