SAMPANG, Nusaberita.live – Uji coba lapangan sepak bola baru di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang, Sampang, Jawa Timur, kembali diambang penundaan. Padahal, proyek senilai Rp2,4 miliar dari APBD 2024 ini seharusnya sudah bisa digunakan masyarakat pada Maret 2025.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dispoparabudpar) Sampang, H. Marnilem, sebelumnya menyatakan bahwa lapangan tersebut akan siap diuji coba pada April. Namun, hingga akhir Maret, proses pemotongan rumput terakhir, yang menjadi syarat akhir uji coba, belum juga dilaksanakan oleh kontraktor.
“Insyaallah bulan depan (April) sudah bisa diuji coba,” kata Marnilem pada Sabtu, 15 Maret 2024. Saat itu, ia menegaskan bahwa pemotongan rumput masih menjadi tanggung jawab kontraktor karena proyek masih dalam masa pemeliharaan hingga Juni 2025.
Namun, kenyataannya, hingga Jumat (28/3/25), kontraktor pelaksana, yang dihubungi untuk konfirmasi, belum memberikan respons. Frustasi dengan kelambanan ini, Marnilem akhirnya mengancam akan mengambil alih pekerjaan tersebut.
“Jika kontraktor tidak kooperatif, nanti Dispora yang mau potong sendiri,” tegasnya.
Sementara Sulaiman Hamdi, ST., anggota Gerakan Analisa Kebijakan Publik (GASken Pull) Sampang, menyayangkan sikap kontraktor. “Ini proyek publik, sangat dibutuhkan masyarakat. Seyogianya, jika ada itikad baik, pekerjaan yang tinggal satu tahap ini sudah diselesaikan,” tegasnya, Jumat (28/3/25).
Ia menduga, kontraktor memanfaatkan kelonggaran waktu hingga Juni untuk menunda-nunda. Padahal, proyek ini sebelumnya sudah menuai sorotan karena molor di detik-detik akhir penyelesaian. “Kontraktor harus evaluasi diri. Jangan sampai publik terus dirugikan,” kritik Sulaiman.
Ia berjanji akan mengawal proyek ini bersama lembaga pengawas lainnya. Sebab, lapangan ini bukan sekadar fasilitas olahraga, melainkan aset publik yang harus segera dinikmati warga.
Ancaman Dispora untuk memotong rumput sendiri jika kontraktor tak bergerak dinilai belum cukup. Masyarakat menunggu tindakan tegas: apakah Dispora akan memberi sanksi atau sekadar menunggu hingga kontraktor “bergerak” di menit-menit terakhir?
Proyek ini seharusnya menjadi contoh tata kelola pembangunan yang baik. Namun, jika kontraktor dibiarkan bekerja semaunya, ini hanya akan memperpanjang daftar proyek APBD yang gagal tepat waktu, dan publik lagi yang jadi korban.(Sup)
