SAMPANG, Nusaberita.live – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) tengah menggodok rencana pendirian Koperasi Desa Merah Putih (MP) sebagai upaya memperkuat perekonomian desa. Namun, rencana yang digadang-gadang akan diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) ini menuai tanggapan beragam dari masyarakat Kabupaten Sampang, Madura.
Di satu sisi, program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan dan menggerakkan ekonomi desa. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa program ini akan mengalami nasib serupa dengan Koperasi Wanita (Kopwan) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dinilai belum optimal.
Hj. Chairijah, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kabupaten Sampang, menyambut baik rencana tersebut. “Kami optimis program ini akan terwujud dan berhasil, sambil menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian,” ujarnya pada Jumat, (21/3/25).
Senada dengan itu, H. Juhari Candra, Ketua KPRI Setia Kecamatan Banyuates, menilai bahwa Koperasi Desa MP memiliki prospek yang sama dengan program Kopwan, Bumdes, maupun KUD. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan.
Sementara Wafi Anas, Direktur Koperasi Konsumen Pemuda Sampang Mandiri, juga menyatakan dukungannya. Menurutnya, pendirian Koperasi Desa MP merupakan langkah positif untuk memutus mata rantai kemiskinan dan menggerakkan perekonomian berbasis potensi desa.
Namun, lanjut Wafi, ia mengingatkan bahwa konsep ideal ini harus disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat. “Pemikir di Pusat perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi di desa, khususnya di Kabupaten Sampang, seperti SDM, tingkat kesadaran, dan pemahaman tentang berkoperasi,” tegasnya. Ia menegaskan, program ini harus didukung oleh kajian mendalam agar tidak bernasib sama seperti Kopwan dan Bumdes yang kerap terbentur masalah implementasi.
Di tengah optimisme tersebut, muncul kekhawatiran bahwa program ini akan terjebak dalam praktik politisasi desa. Moh. Syairofi Anas, SE, MM, Aktivis Studi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (SP2M) Sampang, mengapresiasi rencana pendirian Koperasi Desa MP. Ia menilai program ini tidak hanya berpotensi memutus mata rantai kemiskinan, tetapi juga dapat mendukung terwujudnya program ketahanan pangan. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan terberat justru datang dari dalam desa sendiri.
“Selain tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat serta kualitas SDM, nuansa politisasi desa masih sangat kental di sejumlah kabupaten/kota,” ungkap Syairofi. Ia menambahkan, seringkali yang mendapatkan kesempatan mengelola koperasi di desa adalah pihak-pihak yang memiliki afiliasi politik dengan pemerintahan desa setempat. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu faktor kegagalan program Kopwan dan Bumdes di masa lalu.
Rencana pendirian Koperasi Desa MP memang membawa angin segar bagi penguatan ekonomi desa. Namun, program ini tidak boleh dilihat sebagai solusi instan. Pemerintah Pusat perlu memastikan bahwa program ini didukung oleh kajian mendalam, termasuk pemetaan potensi desa, peningkatan kapasitas SDM, dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menghindari politisasi.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan program ini. Tanpa sinergi yang baik, program sebesar apa pun berisiko gagal di tengah jalan. Seperti yang diingatkan oleh Wafi Anas, “Jangan sampai program yang wah ini mengalami nasib seperti Kopwan maupun Bumdes tanpa ada kajian mendalam terhadap permasalahan yang ada di desa.”
Di tengah harapan dan tantangan yang mengemuka, satu hal yang pasti: pendirian Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi momentum untuk membangun ekonomi desa yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Jika tidak, program ini hanya akan menjadi sekadar wacana yang gagal menyentuh akar persoalan di tingkat akar rumput.(Sup)
