Sempat Tertunda, Akhirnya Gaji Guru Kontrak di NTT Direalisasikan,
Proses Administrasi Jadi Penyebab

NTT, Nusaberita.live – Setelah berbulan-bulan menanti, ratusan guru dan tenaga kependidikan kontrak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya bisa bernapas lega. Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang memastikan pembayaran gaji mereka untuk bulan Januari dan Februari 2025 segera direalisasikan. Meski demikian, keterlambatan ini memicu sejumlah pertanyaan terkait efisiensi proses administrasi di tingkat daerah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menjelaskan bahwa proses pembayaran gaji telah dimulai. “Kita mulai berproses. Saya sudah mengarahkan tim untuk bekerja lembur agar hak-hak guru dan tenaga kependidikan bisa segera terbayar,” ujar Ambrosius dalam keterangan resmi yang dikutip dari Koran NTT Pada, Kamis (21/3/2025).

Menurut Ambrosius, keterlambatan pembayaran gaji ini disebabkan oleh tertundanya pengajuan usulan perpanjangan kontrak dari sejumlah kepala sekolah. Proses ini dinilai krusial untuk memastikan data tenaga kontrak yang masih aktif di tahun 2025. “Jika menggunakan data tahun 2024, bisa saja yang diajukan adalah tenaga yang sudah tidak bekerja lagi. Hal ini berpotensi merugikan negara,” jelasnya.

Proses perpanjangan kontrak sebenarnya telah dimulai sejak 5 Januari 2025 oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, yang kemudian diteruskan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT juga telah mengeluarkan surat pada 10 Januari 2025, meminta kepala sekolah segera mengajukan usulan perpanjangan kontrak. Namun, hingga 18 Februari 2025, tercatat 94 sekolah yang belum mengajukan usulan tersebut.

“Kami kembali mengeluarkan surat pada 18 Februari 2025 dan terus melakukan koordinasi. Alhamdulillah, proses administrasi ini akhirnya selesai pada 6 Maret 2025,” ungkap Ambrosius. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji bukanlah kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah, melainkan akibat dari kendala teknis dan administratif.

Meski demikian, keluhan dari para guru dan tenaga kependidikan kontrak sempat mengemuka. Mereka mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat gaji yang tak kunjung dibayarkan. “Kami berharap ke depannya proses seperti ini bisa lebih efisien agar tidak mengganggu hak-hak kami,” ujar salah seorang guru kontrak yang enggan disebutkan namanya.

Pemerintah Provinsi NTT pun berjanji akan mengevaluasi sistem administrasi kepegawaian untuk menghindari terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. “Kami akan terus berupaya memperbaiki proses ini agar lebih cepat dan tepat sasaran,” tambah Ambrosius.

Dengan diselesaikannya proses administrasi, diharapkan para guru dan tenaga kependidikan kontrak di NTT dapat kembali fokus menjalankan tugas mereka dalam mencerdaskan generasi muda di provinsi tersebut.


( Nobertus Patut )